MENOLAK PILKADA (PILPRES) MELALUI DPRD (MPR)
Bahwa DPR dan MPR itu lembaga yang dimaksudkan menjalankan fungsi
representasi, benarlah adanya. Tetapi apakah sudah benar-benar berfungsi
demikian, rasanya tidak. Maka, gagasan untuk menghapuskan pilkada (dan
pilpres!) dan menggantikannya dengan pemilihan di DPRD (dan MPR) jelas mengabaikan
pentingnya keterwakilan warga.
Lagipula, demokrasi bukan semata-mata representasi. Ada juga elemen
mendasar lain, yaitu partisipasi. Memindahkan arena pemilihan dari pemilihan
umum ke gedung parlemen jelas mengebiri partisipasi warga. Memang, partisipasi
bukan semata-mata urusan pemilihan. Tapi ketika saluran-saluran partisipasi
lain sudah telanjur dipersempit (karena buruknya keterwakilan tadi), pemilihan
umum adalah satu-satunya saluran yang relatif masih terbuka bagi partisipasi
warga.
Alasan "menunggu kematangan berdemokrasi" (apa pula ini
ukurannya?) adalah jebakan tanpa akhir. Siapa pula penikmat kekuasaan yang rela
melepaskan segala kenikmatan yang diperolehnya dari pemilihan eksklusif, ketika
-- anggaplah -- sudah mencapai kematangan berdemokrasi? Lebih mendasar lagi:
politik eksklusif macam apa yang bisa mengantarkan kematangan demokrasi?
Bukankah demokrasi itu dari sononya sudah ber-"golongan darah"
inklusif?
Jujur sajalah: high-cost politics itu sudah mencekik leher kalian
sendiri yang melulu mengandalkan uang untuk memenangkan kompetisi kekuasaan di
antara kalian sendiri -- melalui vehicle dan vote buying -- sehingga kalian
memerlukan sistem lain yang memungkinkan transaksi lebih sederhana dan murah
dalam lingkungan yang eksklusif. Dengan begitu, kekuasaan yang diperoleh akan
mempercepat proses break even point dan menghasilkan keuntungan lebih besar.
Logika "asimetris" pun tidak tepat digunakan untuk
membenarkan perubahan cara pemilihan. Asimetris itu harus diletakkan jauh di
awal, yaitu di kerangka desain sistem kepartaian. Jangan lagi kepartaian
nasional, tetapi bukalah kran untuk berdirinya partai-partai lokal. Itu baru
namanya politik asimetris.
Singkat kata: Saya menolak ide pilkada melalui DPRD, apalagi pilpres
melalui MPR.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar